Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (Connection timed out) in /home/rumahged/public_html/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 1038
Selamat datang di Website Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Home Program DPGP Perumahan Pelayanan Penghunian Rumah Kost
Rumah Kost PDF Print E-mail

Rumah KOST menilik sejarah perkembangannya di Indonesia sejak jaman Belanda hingga kini, interaksi sosial antara pemilik dan penghuni kost mulai berkembang menjadi interaksi bersifat ekonomi. Hubungan keduanya semakin renggang, cenderung memiliki maksud dan tujuan sesuai kepentingan dan keuntungan masing-masing yang bersifat materia l. Jika kost itu berada di wilayah perkotaan besar, minat untuk mengambil keuntungan dari fungsi rumah kost semakin tinggi. Hal itu dapat ditandai dari berkurangnya rasa kekeluargaan, dan mempertimbangkan unsur bisnis semata..

Rumah kost juga dicirikan dengan bentuk bangunan yang umumnya terlihat berciri khusus. Dengan berbagai kondisi fasilitas ruang, dari permanen hingga non permanen, terbuat dari dinding batu hingga papan kayu, berupa bangunan rumah utuh yang disekat-sekat ruang; atau terdiri dari 1 (satu), 2 (dua) ruang yang menempel atau menjadi salah satu bagian dari di rumah induk; hingga puluhan deretan ruang terkumpul dalam satuan bangunan terpisah dari rumah induk; atau hanya suatu bangunan khusus terdiri deretan ruang-ruang saja.

Umumnya, Rumah kost disebut sebagai rumah tinggal sewa yang pembayarannya dilakukan setiap bulan termasuk biaya fasilitas air, listrik atau bahkan fasilitas makan dan cuci sesuai dengan perjanjian. Biasanya yang tinggal di rumah kost adalah orang yang belum berkeluarga atau anak kuliah / sekolah. Sesuai dengan karakteristik Jakarta sebagai kota pusat pemerintahan, pusat perdagangan, bisnis, jasa dan industri, keberadan rumah kost umumnya juga berada di sekitar pusat aktivitas itu. Namun dengan berbagai jenis kemudahan moda transportasi, jika lokasi berdekatan dengan jalan raya atau terdapat kemudahan jalur tranportasi tersebut, lokasi yang memungkinkan itu juga akan difungsikan sebagai tempat kost.

Sejauh ini pengaturan rumah kost di wilayah DKI Jakarta berpedoman pada ketetapan Gubernur DKI Jakarta SK Gub. No. 2693 tahun 1987, bahwa pada intinya setiap rumah kost wajib memiliki izin. Persyaratan untuk perizinan rumah kost dan waktu proses, pemilik melengkapi surat tanah, bangunan, foto kopi KTP, PBB, surat pengantar RT/RW sampai kelurahan. Pemda menjanjikan 10 hari perizinan rumah kost bisa selesai, asal tidak bersengketa. Masa surat ijin berlaku 2 tahun dengan jumlah kamar tidak terbatas.


Untuk lebih jelas silahkan kunjungi aplikasi

DASAR HUKUM PEMBINAAN & PENGATURAN RUMAH KOST

  • SK. Gubernur No. 2693 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengaturan Rumah Pemondokan (rumah kos) dalam Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  • SK. Gubernur No. 107 tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perumahan Pemondokan (rumah kos) dalam wilayah DKI Jakarta.
  • Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
  • Undang-undang Republik Indonesia No. 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik.
  • SK. Gubernur No. 1043 tahun 1994 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Suku inas Perumahan Kotamadya untuk melaksanakan sebagian tugas dibidang perumahan di DKI Jakarta.
  • Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jakarta.
  • Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 139 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
  • Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Geduang Pemda, Provinsi DKI Jakarta No. 59 tahun 2009 tentang Bentuk dan Tata Cara Penerbitan/Perpanjangan Surat Ijin Rumah Kos (SIRK) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

{Kembali ke atas}

TATA TERTIB PENGHUNIAN RUMAH KOS

  • Setiap penghuni Rumah Kos wajib memiliki kartu identitas diri yang lengkap dan mengisi buku register penghunian Rumah Kos;
  • Wajib memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan norma-norma sosial, kebersihan dan kelestarian lingkungan;
  • Dilarang memelihara hewan di kamar kos dan lingkungan Rumah Kos;
  • Dilarang menjual, menyimpan, menggunakan NARKOBA/sejenisnya, bahan peledak/sejenisnya, bermain judi dan minuman keras di kamar kos dan lingkungan Rumah Kos;
  • Dilarang membuang sampah sembarangan, membuat / menimbulkan kebisingan / keributan yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni kos lain dan lingkungan Rumah Kos;
  • Dilarang melakukan perbuatan yang melanggar Norma Agama dan asusila di kamar kos dan lingkungan Rumah Kos;
  • Pelanggaran terhadap Tata Tertib Penghunian Rumah Kos di atas dikenakan teguran / sanksi oleh Pemilik / Pengelola Rumah Kos.

{Kembali ke atas}

Hak dan Kewajiban Pemilik/Pengelola Rumah Kos.

HAK PEMILIK/PENGELOLA

  1. Menerima dan menentukan calon penghuni.
  2. Membuat tata tertib penghunian pemondokan.
  3. Menagih dan menerima uang pemondokan sesuai dengan yang disepakati.

KEWAJIBAN PEMILIK/PENGELOLA

  1. Pemilik/pengelola harus memiliki Surat Ijin Rumah Kos (SIRK).
  2. Mengesahkan tata tertib yang telah dibuat Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
  3. Membuat perjanjian tertulis antara pemilik dan calon penghuni.
  4. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
  5. Harus memiliki buku register penghunian pemondokan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  6. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.
  7. Menyediakan dan memperbaiki kerusakan fasilitas rumah pemondokan (rumah kos).
  8. Melaporkan secara periodik tentang penghunian kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Suku Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, serta tindasannya kepada walikota dan lurah setempat.
  9. Memasang papan nama rumah pemondokan (rumah kos) yang dapat dibaca dengan jelas oleh umum.

{Kembali ke atas}

HAK PENGHUNI/PENYEWA

  1. Menikmati fasilitas yang disediakan.
  2. Mmperoleh perlindungan, ketentraman dan kenyamanan.
  3. Mengajukan keberatan kepada pemilik.
  4. Memutuskan perjanjian penghunian.
  5. Mengajukan dan memperoleh Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cq Kelurahan.

KEWAJIBAN PENGHUNI/PENYEWA

  1. Memiliki identitas yang lengkap dari daerah asal.
  2. Melaporkan diri kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil cq Lurah setempat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak menjadi penghuni rumah pemondokan (rumah kos).
  3. Mematuhi tata tertib penghunian yang ditetapkan oleh pemilik/pengelola rumah pemondokan (rumah kos).
  4. Membayar uang pemondokan yang besaran maupun jangka waktu pembayarannya telah disepakati bersama-sama.
  5. Memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan norma-norma susila, kebersihan dan ketertiban lingkungan.
  6. Mengikuti dan mematuhi kewajiban sebagai warga yang baik.
  7. Meninggalkan ruang kamar yang ditempati apabila perumahan tersebut tidak digunakan lagi oleh yang bersangkutan sebagai rumah pemondokan (rumah kos).

Pemilik/Pengelola & Penghuni Rumah Pemondokan (Rumah Kos) DILARANG Menggunakan Rumah Pemondokan (Rumah Kos), untuk :

  1. Tempat peredaran obat terlarang.
  2. Penggunaan asusila.
  3. Tempat mabuk-mabukan.
  4. Menyimpan bahan peledak / bahan yang berbahaya.
  5. Tempat perjudian.
  6. Memelihara binatang yang mengganggu orang lain dan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan norma-norma sosial.

{Kembali ke atas}

TATACARA PENDAFTARAN DAN PERPANJANGAN RUMAH KOST



Syarat-syarat PENDAFTARAN Rumah Kos :

  • Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
  • Melengkapi persyaratan administrasi dan melampirkan fotokopi :
  1. Bukti hak pemilik dan hak sewa atas rumah yang dikelola sebagai rumah pemondokan (rumah kos).
  2. Identitas pemilik/pengelola rumah pemondokan (rumah kos).
  3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemilik/pengelola rumah pemondokan (rumah kos).
  4. Keterangan dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa perumahan tersebut digunakan sebagai rumah pemondokan (rumah kos) yang diketahui oleh Kepala Kelurahan (PM-1).
  5. Gambar denah yang menunjukkan jumlah, ruangan dan kamar yang digunakan pada rumah pemondokan (rumah kos).
  6. Keterangan tentang fasilitas yang tersedia.
  7. Fotokopi IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).
  8. Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) terakhir.
  • Penelitian Administrasi dan peninjauan setempat
  1. Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda melakukan penelitian tentang kebenaran pengisian formulir dan keabsahan/kebenaran kelengkapan administrasi.
  2. Melakukan peninjauan setempat (inspeksi) terhadap rumah pemondokan (rumah kos) yang digunakan.
  3. Hasil pemeriksaan setempat (inspeksi) sebagai bahan perimbangan dalam penerbitan Surat Ijin Rumah Kos (SIRK).
  • Penerbitan Ijin Rumah Kos.
  1. Ijin Rumah Kos diberikan setelah dipenuhinya persyaratan dan kebenaran pendaftaran.
  2. Surat Ijin Rumah Kos (SIRK) diterbitkan berdasarkan keputusan Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.
  3. Ijin rumah pemondokan (rumah kos) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan melengkapi persyaratan pendaftaran.

{Kembali ke atas}

 
Log in

 

Situs Lainnya

Sistem Informasi

Statistik Pengunjung

Hari Ini:130
Kemarin:217
Bulan Ini:3403
Total Pengunjung:107806